Makalah Pancasila "Dinamika Kehidupan Bernegara Sejak Proklamasi"

DINAMIKA KEHIDUPAN BERNEGARA

SEJAK PROKLAMASI HINGGA DEWASA INI

Untuk mempermudah pemahaman tentang dinamika kehidupan bernegara sejak Proklamasi hingga dewasa ini, maka diadakan pembabakan atas lima periode sebagai berikut :

1.       Periode 17/08/1945 27/12/1949

A.    Kedatangan tentara Sekutu dan NICA

a)     Setelah Proklamasi, RI masih sibuk menata kehidupan bernegara.Keputusan   rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 tentang pengesahan pembukaan, UUD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah dikemukakkan dalam BAB II.

b)     Sidang PPKI 19-08-1945 tentang pembentukan departemen dengan mentrinya, pembentukan pemerintah di daerah dan penunjukan gubernur.

c)     Pelantikan Komite Nasional Indonesia Pusat 29/08/1945. Bersama dengan itu pula PPKI dinyatakan bubar. Pembentukan KNIP merupakan realisasi dari Pasal IV Aturan Peralihan bahwa sebelum MPR,DPR, dan DPA dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.

B.    Belanda membonceng pada tentara Sekutu untuk berusaha menjajah indonesia  kembali.

a)  Tentara Sekutu menduduki kota besar di indonesia dengan alasan menjaga keamanan dan mengembalikan bekas tawanan Jepang.

b)     Tentara Belanda meneror penduduk dan memaksa penduduk untuk mengikuti NICA. Pertempuran tidak dapat dihindarkan.

c)    Propaganda NICA pada dunia luar bahwa RI adalah buatan fasis jepang yang harus dihancurkan

d)    Kekacauan dan gangguan keamanan di Jakarta memuncak sehigga pada tanggal 4 Januari 1946-27 Desember 1949 ibukota RI hijrah ke Yogyakarta.

C.    Taktik RI menghadapi NICA

a)     Maklumat Wakil Presiden No X, 16 Oktober 1945 bahwa:

1)     KNIP di serahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis garis besar halunan negara.

2)     Pekerjaan KNIP sehari hari dijalankan oleh Badan Pekerja yang bertanggung jawab kepada KNIP.

b)     Maklumat Wkil Presiden tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai partai politik untuk membuktikan bahwa indonesia adalah negara demokrasi dan sebagai persiapan pemilihan umum yang akan datang.

c)     Maklumat Pemerintahan 14 November 1945 tentang pertanggung jawaban menteri kepada KNIP (Sistem Kabinet Presidensial diubah menjadi Sistem Kabinet Parlementer. Bandingkan dengan Pasal 4 dan 17 UUD.

d)     Instabilitas keamanan, polikit dan pemerintah

1)     Kabinet Syahrir ( 14/11/1945 – 12/03/1946) Pertentangan Syahrir dengan Tan Malaka.

2)     Kabinet Syahrir II ( 12/03/1946 – 29/06/1946) Syhrir di culik oleh Mayjen Soedarsono.

3)     Presiden mengambil alih segala kekuasaan dari kabinet setelah mengumumkan seluruh Indonesia dalam keadaan bahaya( 29/06/1946).

4)     Soedarsono menyodorkan susunan kabinet baru tetapi ditolak oleh Presiden (03/07/1946)

5)     Kabinet Syahrir III ( 20/10/1946 – 27/06/1947) Persetujuan Linggarjati disahkan 25/03/1947.

6)     Kabinet Amir Syarifuddin I ( 03/07/1947 – 11/ 11/ 1947). Pertentangan Amir Syahrifuddin dengan PSI dan Masyumi.

7)     Agresi Belanda I ( 21/07/1947) Belanda Menghianati Linggarjati.

8)     Persetujuan Renvile (17/01/1948 di mana wilayah kekuasaan RI tanggal ½ jawa dan 4/5 sumatra).

9)     Pemberontakan PKI di Madium ( 18/09/1948).

10) Agresi Belanda II ( 18/12/1948) Belanda menghianati Renville.

11) Persetujuan Rum Royen ( 07/05/1949).

12) KMB (23/08 02/11 1949) Konferensi Meja Bundar dilaksanakan atas prakarsa PBB untuk menyelesaikan pertikaian antara indonesia dengan Belanda.

Periode 1945-1949 merupakan masa revolusi fisik menghadapi NICA.Dalam susunan yang genting separti ini, telah terjadi terobosan-terobosan yang bertsifat taktis, sehingga bila dikaji semata –mata dari sudut yuridis tampak ada penyimpangan.

2.       Periode 27/12/1949 17/08/1950

a.   Negara negara bagian tidak setuju dengan bentuk negara federal karena tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan kemerdekaan.

b.   Persetujuan RI Proklamasi dengan RIS (19/05/1950)

c.   Melakukan perubahan Konstitinya RIS dengan menambah esensialia UUD 1945, antara lain pasal 27,29,dan 33 menjadi UUDS 1950 berdasarkan atas UU No. 7/1950, yang mulai berlaku 17/08/1950.

3.       Periode 17/08/1950 05/07/1959

a.   Bom waktu yang disamping Belanda meledak seperti pemberontakan APRA,Andi Azis,berdirnya RMS,dll.

b.   Pemilihan umum tahun 1955 yang diikuti oleh 172 partai

c.   Pembentukan Konstitante (dilantik tanggal 10 Novermber 1956) dengan tugas menetapkan UUD sebagai pengganti UUDS 1950.

d.   Pertentangan golongan nasionalis, golonghan Islam dan golongan Komunis mengenai dasa negara di konstituante.

e.   Instabilitas politik, keamanan dan pemerintahan

a)       DI/TII, di jawa Barat di bawah Kartosuwiryo, di Sulawesi Selatan di bawah A. Muzakar, di aceh di bawah Daud Beureuh.

b)       Pemberontakan PRRI/Permesta di sumatra dan sulawesi.

c)       Umur Kabinet yang terlampau singkat sehingga tidak mampu melaksanakan programnya.

d)       Kabinet Natzir (06/09/1950 27/04/1951)

e)       Kabinet Sukiman Suwiryo 9 27/04/1951 03/04/19520

f)        Kabinet Wilopo ( 03/04/1952 12/08/ 1955)

g)       Kabinet Ali Sastroamidjojo( 30/07/1953)

h)       Kabinet Burhanuddin Harahap( 12/08/1955 21/03/1956)

i)         Kabinet Ali Sastroamidjojo( 24/03/1956 09/04/1957)

f.     Anjuran Presiden kepada Konstituante pada 22 April 1959 untuk kembali pada UUD 1945.

g.   Periode 1950-1959 disenat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer.

4.       Periode 05/07/1959 11/03/1966 ( Orde Lama)

a.   Dekrit Presiden 5 juli 1959, yang isinya adalah sebagai berikut.

          1). Membubarkan Konstituante

          2). Menentapkan berlakunya kembali UUD 1945

          3). Menetapkan tidak berlakunya UUDS 1950

          4). Segera akan membentuk MPRS dan DPAS

Dekrit Presiden dapat dibenarkan berdasarkan hukum darurat negara subjektif, di mana penguasa negara demi keselamatan negara dan bangsa, dapat mengambil tindakan yang bertentangan deng konstitusi.

b.   Gimnastik revolusioner PKI untuk menggalang kekuata.

c.   Trikora ( 19/12/1961) keinginan Belanda untuk mencengkram Irian Barat dilakukan dengan usaha membentuk Negara Papua. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain lagi bagi pemerintah Indonesia untuk mengarahkan kekuatan dan dukungan rakyat melalui Tri Komando Rakyat, yang diucapkan oleh Presiden di Yogyakarta,yaitu (1) gagalkan Negara Papua, 920 Kibarkan Bendera Merah Putih di daerah Irian Barat, (3) bersiap-siaplah untuk mobilisasi umum.

d.    Dwikora ( 03/05/1964)

e.   Penyelewengan terhadap UUD 1945

1)   Lembaga tertinggi dan lembaga tertinggi negara bersifat sementara.

2)   Kekacauan pembagian kekuasaan di antara lembaga tinggi negara.

3)   Tap MPRS tentang pemimpin besar revolusi.

4)   Tap MPRS tentang Presiden seumur hidup.

5)   Adanya penetapan Presiden ( per pres) dan peraturan presiden (per pres).

6)   Terjadinya G.30 S PKI (30/09/1965)

7)   Gagasan Demokrasi terpimpin sebagai reaksi terhadap Demokrasi Liberal yang menyebabakan instabilitas politik dan pemerintah.

f.     Lahirnya Supersemar (11/03/1966) dan lahirnya OrdeBaru, Demokrasinya disebut demokrasi Pancasila.

g.   Tap MPRS –RI No. XXV/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Orgabisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia bagi partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme/ Marxisme/Leninisme.

h.   Tap MPRS-RI No. XXXIII/MPRS/1967 tanggal 12 Maret 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno.

i.     Tap MPRS-RI No. XLIV/1968 tentang pengangkatan pengemban Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia. Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 dipakai payung pengambilalihan kekuasaan.

j.     Bung Karno sekalipun dalam keadaan sakit mengucapkan selamat kepada Presiden Soeharto.

k.    Ada strategis de-Soekarno-isasi.

5.       Periode 11/03/1966 21/05/1998 ( Orde Baru)

a.   Tap MPRS No. XX/ MPRS/ 1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundangan RI.

b.   Pembubaran PKI dan larangan menyebarluaskan ajaran Komunisme/Marxisme leninisme ( Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966).

c.   Tap MPRS No. XLIV/MPRS/1968 tentang pengangkatan pengemban Tap MPRS No. IX/MPRS/1966 sebagai Presiden RI Mneggantikan Soekarno.

d.   Instruksi Presiden No. 12/1968 tentang Tata Urutan dan Rumusan Pancasila sesuai denganPembukaan UUD 1945

e.   Pembentukan MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA Sesuai dengan UUD 1945.

f.     Kedudukan dan hubungan Tata Kerja Lembaga  Tinggi Negara ( Tap MPR No. III/MPRS/1978).

g.   Pemilu 1971 diikuti oleh 10 partai politik, sedangkan pemilu 1977,1982, 1987, 1992, 1997 diikuti oleh tiga partai politik.

h.   Sidang dan Tap MPR1973, 1978, 1983, 1988,1993, 1998

i.     Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang P4

j.     Pancasila sebagai satu satunya asas bagi organisasi sosial politik (Tap MPR No. II/MPR/1983) beserta UU No. 03/1985 dan UU No. 08/1985.

k.    Pembatasan penggunaan Pasal 3 dan  37 UUD 1945 melalui referendum (Tap MPR No. IV/MPR/1983) DAN uu No. 05/1985 sebagai upaya pelestarian Pancasila dan UUD 1945.

l.     Stabilitas politik dan pemerintahan

m. Krisis moneter, ekonomi dan politik serta tuntunan reformasi.

6.       Periode 21/05/1998 sekarang ( Orde Reformasi)

1)           B.J. Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan (21/05/1998       20/10/1999)

2)           Penolakan MPR terhadap pertanggungjawaban Presiden B.J.Habibie ( Tap MPR No. III/MPR/1999 tanggal 19 Oktober 1999

3)           Timor Leste lepas dari NKRI

4)           Pemilu 07/06/1999 diikuti oleh 48 partai politik dan berjalan dengan baik.

5)           Presiden Abdurachman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarno putri yang diangkat dengan Tap MPR No. VII/MPR/1999 (20/10/1999 23/07/2001) DENGAN Kabinet Persatuan Nasional. Kemudian Presiden Abdurachman Wahid diberhentikan dengan Tap MPR No. II/MPR/2001 tanggal 23 Juli 2001 karena mengeluarkan Maklumat Presiden yang antara lain membekukan DPR RI dan MPR RI.

6)           Presiden Megawati Soekarno Putri diangkat sebagai Presiden dengan Tap MPR No. III/MPR/2001 tanggal 23 Juli 2001 dengan wakil Presiden Hamzah Haz diangkat dengan Tap MPR No. IV/MPR/2001 (23/07/2001-20/10/2004).

7)           Amandemen Pertama UUD 1945 pada 19 Oktober 1999, amandemen kedua UUD 1945 pada tanggal 18 agustus 2000, amandemen ketiga UUD 1945 pada tanggal 9 November 2001 dan amandemen keempat UUD 1945 pada 10 Agustus 2002.

8)           UUD 1945 yang terdiri atas 73 pasal, 20 bab,termasuk Bab VII A, VII B, VIII A, IX A Dab X A.

9)           Pemilu 5 April 2044 Diikuti oleh 24 partai Politik.

10)       Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2004

11)       Konflik vertikal dan horizontal di beberapa daerah

12)       Konflik antara lembaga tinggi negara, seperti DPR vs DPD, MA vs MK vs KY,MA vs BPK, KPK vs PORLI dan Kejaksaan Agung.

13)       Krisis moral dan krisis hukum.

14)       Pemilu 2009 diikuti oleh 44 partai politik nasional dan 6 partai politik daerah Nabgroe Aceh Darusalam.

15)       Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu 2009 putaran pertama adalah 8 Juli 2009 yang diikuti oleh tiga pasang calon Presiden dan Wakil Presiden.

16)       Pada periode reformasi tidak terdengar lagi tekad untuk melaksanakan demokrasi Pancasila dan sistem ekonomi Pncasila

17)       Pemilu legislatif 9 April 2009 dan pemilihan Presiden / Wakil Presiden 8 Juli 2009 dinilai oleh banyak pihak mempunyai kelemahan terkesan tidak objektif dan tidak transparan.

18)       Pada periode reformasi, tidak terdengar lagi tekad untuk melaksanakan demokrasi Pancasila dan sistem Ekomoni Pancasila.